Wakil Bupati Sumba Timur Hadiri Rapat Paripurna Terbuka VII DPRD Bahas Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Perubahan APBD 2026

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sumba Timur ini dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Sumba Timur, dr.h. Umbu Aldi Rihi, didampingi Wakil Ketua I, Umbu Kahumbu Nggiku, Wakil Ketua II, Ali Oemar Fadaq serta dihadiri anggota-Anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur.

Turut hadir dalam. Kegiatan ini, Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur, Umbu Ngadu Ndamu, para Asisten Sekda, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.

Rapat paripurna terbuka VII dilaksanakan berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sumba Timur Nomor 9/DPRD/2026 tentang Pengesahan Waktu dan Acara Masa Persidangan Ketiga DPRD Kabupaten Sumba Timur Tahun Sidang 2025–2026.

Dalam rapat tersebut, terdapat dua agenda utama yang dibahas. Pertama, penyampaian laporan hasil/karya pendapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sumba Timur terhadap Rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026.

Agenda kedua adalah penetapan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2026.

Kehadiran Wakil Bupati bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mengikuti seluruh tahapan pembahasan kebijakan anggaran daerah bersama DPRD secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Timur Tahun Anggaran 2026.

Penandatangan dilakukan oleh Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani bersama Ketua DPRD Sumba Timur, Umbu Aldy Rihi.

Pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat menghasilkan kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dan DPRD dalam menentukan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.

*Liputan: Media HUMBA*