Kolaborasi Anggota DPR-RI Umbu Rudi Kabunang Bersama Pemda Sumba Timur, 12 Desa Akan Dibangun PLTS Komunal

Waingapu, MediaHumba.com - Anggota Komisi XIII DPR RI, Umbu Rudiyanto Kabunang terus memperjuangkan kepentingan masyarakat di daerah pemilihannya, khususnya masyarakat di Kabupaten Sumba Timur, NTT. 

Umbu Rudiyanto bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur terus melakukan sinergitas dan membangun komunikasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar menyediakan akses listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal bagi masyarakat di pulau Sumba khususnya Kabupaten Sumba Timur.

Persoalan listrik bukan perkara baru bagi masyarakat Sumba Timur. Dalam sejumlah kunjungan dan kegiatan reses ke pelosok daerah, Umbu Rudi menemukan masih adanya desa yang belum menikmati akses listrik.

Berangkat dari persoalan tersebut, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Umbu Rudi Kabunang bersama pemda Sumba Timur melakukan kolaborasi untuk membawa aspirasi masyarakat terkait kebutuhan listrik ke pemerintah pusat.

Aspirasi tersebut mendapatkan dukungan dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang merespons aspirasi masyarakat Sumba Timur.

Merespon hal tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengerahkan sebanyak 35 staf Kementerian ESDM untuk mendatangi lokasi yang telah ditetapkan. Mereka memetakan kondisi lapangan sebagai dasar penyusunan feasibility study (FS) dan detail engineering design (DED) sebelum pembangunan pembangkit dimulai.

Survei lapangan oleh Staf Kementerian berlangsung selama tiga hari, 29 hingga 31 Agustus 2026. Tim mendatangi 12 desa yang menjadi sasaran pembangunan PLTS Komunal.

Adapun 12 lokasi yang diproyeksikan untuk pembangunan PLTS Komunal antara lain, Desa Wanggameti dan Katikuai Kecamatan Matawai La Pawu; Desa Mauramba dan Meurumba Kecamatan Kahaungu Eti; Desa Laimeta dan Maidang Kecamatan Kambata Mapambuhang; Desa Haray dan Lahiru Kecamatan Mahu; Desa Prauraming Kecamatan Ngadu Ngala; serta Desa Mahaniwa, Ramuk, dan Lailunggi Kecamatan Pinu Pahar.

Sebaran lokasi tersebut memperlihatkan bahwa program PLTS Komunal diarahkan terutama untuk menjangkau masyarakat di wilayah perdesaan yang menghadapi keterbatasan akses energi.

Menurut Umbu Rudi, persoalan akses listrik di Kabupaten Sumba Timur perlu mendapatkan perhatian serius karena listrik bukan hanya menyangkut kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu kunci untuk membuka potensi ekonomi dan pariwisata daerah. 

"Pemanfaatan energi surya menjadi pilihan yang relevan bagi wilayah kepulauan seperti Kabupaten Sumba Timur. Selain dapat memberikan akses listrik kepada masyarakat, pembangunan PLTS komunal juga berpotensi mendukung aktivitas ekonomi dan pengembangan kawasan wisata," ujar Umbu Rudi. 

Tak hanya itu, Umbu Rudi juga menyoroti kondisi yang dirasakan masyarakat di wilayah selatan Sumba Timur yang secara geografis berada jauh dari pusat pelayanan dan menghadapi medan yang sulit. Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kecamatan Pinu Pahar.

Ia menjelaskan, Pinu Pahar memiliki posisi strategis yang dapat dijadikan sebagai salah satu destinasi wisata bahari yang dikenal di Kabupaten Sumba Timur.

Namun, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dikembangkan karena masyarakat di Pinu Pahar masih menghadapi keterbatasan akses listrik. 

Dengan tersedianya listrik PLTS komunal, Umbu Rudi berharap masyarakat akan memiliki dukungan infrastruktur yang lebih baik untuk mengembangkan berbagai aktivitas produktif yang berkaitan dengan sektor pendidikan, kesehatan maupun pembangunan sumber daya manusia di Sumba Timur.

"Penyediaan listrik tidak hanya memberikan manfaat bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Infrastruktur energi juga dapat menjadi fondasi bagi pengembangan sektor pendidikan,kesehatan dan sumber daya manusia," tegasnya. 

Bagi masyarakat pedesaan di Sumba Timur, persoalan listrik bukan sekadar masalah infrastruktur, tetapi berkaitan langsung dengan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Karena itu, kebutuhan masyarakat di Pulau Sumba terus Umbu Rudi perjuangkan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang dijalankan DPR RI bersama pemerintah.

*Liputan: Media HUMBA*