Viral di Media Sosial, Ketua Komite Sekolah Klarifikasi Postingan Terkait Kepala Sekolah SDM Wai Wei

Lewa, mediahumba.com – Viral di media sosial, Ketua Komite SD Wai-Wei, Magdalena Hamarandji, akhirnya memberikan klarifikasi terkait postingannya yang menyoroti kondisi sekolah, khususnya mengenai kinerja kepala sekolah yang di laksanakan di aula sekolah SDM Wai - wei pada Kamis, 19 Maret 2026.

Dalam pertemuan bersama anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, Aldy Wali, Magdalena menjelaskan bahwa unggahannya bukan tanpa alasan, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai keluhan yang disampaikan oleh orang tua murid.

Menurutnya, banyak orang tua yang mengeluhkan kepala sekolah yang jarang hadir di sekolah, sehingga berdampak pada pelayanan dan proses administrasi.

“Banyak orang tua datang mengeluh dan menanyakan hal ini kepada saya,” ungkap Magdalena.

Ia juga membantah isu yang menyebut dirinya mengganti bendahara sekolah demi kepentingan pribadi, karena akan mengelola uang dana revitalisasi yang berjumlah milyaran rupiah.

Magdalena menegaskan bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak berdasar.

“Bukan kami yang mengganti bendahara tapi yang bersangkutan yang meminta berhenti karena mau fokus di pekerjaan lain, dan juga kami tidak pernah  mengetahui adanya dana dalam jumlah besar yang akan dikelola sekola, bahkan untuk Dana BOS saja, yang secara regulasi seharusnya melibatkan komite dalam pengawasan dan penggunaannya, kami tidak pernah tahu itu,” tegasnya.

Sementara itu, Aldy Wali menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti persoalan ini dengan berkoordinasi bersama instansi terkait. Ia juga menanggapi isu mengenai rencana bantuan dana revitalisasi sekolah.

Menurutnya, informasi tersebut tidak benar, Salah satu syarat utama untuk mendapatkan bantuan revitalisasi adalah kepemilikan sertifikat tanah atas nama yayasan atau lembaga, sementara saat ini status tanah SD Wai-Wei masih atas nama perorangan.

Lebih lanjut, ia mengimbau masyarakat untuk tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.

“Jangan ikut menyebarkan isu yang tidak perlu agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat,” ujarnya.

Juga sejumlah orang tua murid turut menyampaikan keluhan terkait pelayanan sekolah. Selain persoalan kehadiran kepala sekolah, mereka juga menyoroti adanya pungutan biaya antara Rp50.000 hingga Rp100.000 saat pengambilan dan legalisasi ijazah.dan juga biaya pengadaan pot bunga.

Tak hanya itu, orang tua juga mempertanyakan realisasi pengadaan kostum olahraga siswa yang telah dibayar sejak awal tahun ajaran, namun hingga kini belum terealisasi.

Kasus ini menjadi perhatian publik dan diharapkan dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait demi meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di sekolah tersebut.

Tim media humba berupaya untuk mengkonfirmasi Kepala Sekolah untuk bisa mendengar tanggapannya mengenai hal ini, namun belum berhasil.***

Liputan Media Humba