Lewa, Sumba Timur – Media Humba.Com – Menindaklanjuti polemik internal yang terjadi di SDM Wai-Wei, Dewan Pengurus Komite Sekolah bersama orang tua murid kembali menggelar pertemuan di aula sekolah pada Sabtu, 21 Maret 2026.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta secara bersama-sama bersepakat untuk segera melayangkan surat pengaduan resmi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur.
Pertemuan itu dihadiri oleh Dewan Pengurus Komite Sekolah, orang tua murid, Pejabat Kepala Desa Kambata Wundut, tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota DPRD Kabupaten Sumba Timur, mantan guru, serta mantan kepala sekolah yang merupakan putra-putri Wai-Wei.
Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan bahwa persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah telah menjadi perhatian bersama dan dinilai perlu segera mendapat penyelesaian.
Dalam forum tersebut, para orang tua murid dan pengurus komite menyampaikan sejumlah keluhan yang dianggap sangat membebani dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Salah satu persoalan yang paling disoroti adalah adanya pungutan biaya pengambilan ijazah dan legalisir ijazah dengan nominal berkisar antara Rp50.000 hingga Rp100.000.
Selain itu, turut disampaikan pula keluhan terkait biaya kostum sekolah yang sebelumnya telah disetor oleh orang tua murid kepada pihak sekolah, namun hingga kini masih menjadi pertanyaan dan bahan keluhan dalam rapat tersebut.
Orang tua murid menilai bahwa persoalan-persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka dan transparan, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan serta tidak merugikan peserta didik maupun keluarga mereka.
Dewan Pengurus Komite Sekolah juga menegaskan bahwa aspirasi dan keluhan masyarakat ini bukan semata-mata untuk memperkeruh situasi, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan sekolah dan demi terciptanya tata kelola pendidikan yang baik, tertib, serta bertanggung jawab.
Dalam pertemuan itu juga terungkap bahwa masih terdapat sejumlah persoalan krusial lainnya yang semakin menambah kekecewaan masyarakat terhadap sikap dan kebijakan Plt. Kepala Sekolah. Karena itu, para peserta rapat berharap agar Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur segera turun tangan, melakukan klarifikasi, pemeriksaan, serta mengambil langkah penyelesaian yang adil dan bijaksana.
Saat dikonfirmasi oleh Media Humba melalui pesan WhatsApp, Plt. Kepala Sekolah SDM Wai-Wei Anita Radja.S.pd menyampaikan bahwa persoalan tersebut telah diketahui dan sedang ditangani oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur.
“Persoalan ini telah diketahui dan akan segera ditindaklanjuti oleh pihak Dinas Pendidikan setelah masuk libur,” ungkapnya.
Masyarakat berharap agar laporan yang akan disampaikan tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan berbagai persoalan internal sekolah secara terbuka, sehingga ke depan SDM Wai-Wei dapat kembali berjalan dengan baik, kondusif, dan fokus pada peningkatan mutu pendidikan bagi anak-anak.***
Liputan: Media Humba


Berita Terkait
Acara Pengantar Alih Tugas Ketua Pengadilan Agama Waingapu Turut Dihadiri Wakil Bupati Sumba Timur
Raker Pamong Praja dan Musrenbang Kabupaten 2026, Bupati Sumba Timur Tegaskan Sebagai Ruang Strategis Untuk Membahas Berbagai Kebijakan
Pembukaan Festival Budaya Sumba Timur 2026, Wabup Yon Hani: Sumba Tanpa Budaya, Adalah Rumah Kosong Yang Indah Dan Hampa Tanpa Jiwa
*Panen Perdana Padi Sawah Oleh Kelompok Tani Setia Kawan, Bupati Sumba Timur: Sebagai Wujud Dukungan Petani Terhadap Program Swasembada Pangan*
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Gelar Rapat Koordinasi Optimalisasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Alat Berat
Asosiasi Petani Lewa Raya (APEL - R) Menuntut Pemerintah Dan Pihak Terkait Agar Mengambil Sikap Tegas Atas Kelangkaan BBM Khusus Solar Pada Masa Olah Lahan
Asisten I Setda Sumba Timur Melkianus D. Patimara Dimakamkan Secara Kedinasan Yang Berlangsung Dengan Khidmat Dan Penuh Haru
Kunjungan Kerja Ke Sumba Timur: Wagub NTT Menghadiri Kegiatan Launching NTT Mart By Dekranasda Sumba Timur
Meningkatkan Kualitas SDM: Pemerintah Kabupaten Sumba Timur Alokasikan Anggaran Beasiswa Hingga 2 Miliard Pada Tahun 2026
Usai Tuntutannya Di Jawab DPRD Dan Pemerintah Asosiasi Petani Lewa Raya Terus Bergerak Lakukan Rapat Koordinasi Lintas sektor Tingkat Kecamatan